Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani (dua kiri) didampingi Ketua DPD RI, Irman Gusman (kiri) menyematkan pin logo Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kepada Gubernur Provinsi Banten, Rano Karno (dua kanan) dan sejumlah Kepala Daerah pelopor kesejahteraan guru dalam HUT PGRI ke-70 di Gelora Bung Karno, Jakarta, 13 Desember 2015. (Beritasatu.com/Danung Arifin)

Jakarta – Guru merupakan ujung tombak pendidikan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Selain berperan mentransfer ilmu ke peserta didik, guru juga menjadi ujung tombak pendidikan karakter bangs dan menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya.

“Guru juga diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas diri dengan meningkatkan inovasi, skill, dan kompetensi serta kualifikasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, proses dan hasil pendidikan serta pembelajaran semakin bermutu dalam rangka menuntun langkah anak bangsa mewujudkan impian mereka,” ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.

Hal itu dikatakan Menko Puan saat membacakan sambutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara peringatan HUT ke-70 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (13/12). Acara juga dihadiri Ketua DPD Irman Gusman, Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, serta beberapa kepala daerah lainnya.

Presiden Jokowi tidak hadir dalam acara itu dan menugaskan Menko PMK untuk membacakan sambutannya. Puan menyampaikan salam hangat dari Presiden kepada 115.000 guru yang memadati GBK. Puan menyempatkan diri menyalami puluhan guru yang memadati depan panggung. Dia mengatakan, acara PGRI digelar di GBK yang penuh sejarah bagi bangsa Indonesia.

Puan mengatakan, saat ini pemerintah telah membentuk direktorat jenderal baru di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Pembentukan ditjen yang khusus menangani guru dan tenaga kependidikan itu mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga pendidik.

“Hal tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap peranan guru yang sangat penting dalam dunia pendidikan sehingga dibentuk tempat khusus untuk mewadahi permasalahan dan pengembangan guru ke depan,” ujar Puan.

Saat ini, penataan organisasi profesi guru belum berjalan baik. Diharapkan, hal itu bisa segera ada titik temunya, sehingga tidak ada lagi perdebatan mengenai kedudukan dan fungsi organisasi profesi guru.

“Pemerintah tidak mungkin menghalangi guru berorganisasi. Tentu, kita harus memiliki pemahaman yang utuh bahwa organisasi guru tidak sama dengan perserikatan tertentu. Tentu, tidak juga dimungkinkan beberapa orang guru bergabung membentuk organisasi, kemudian mengkklaim sebagai organisasi profesi guru. Harus ada pemahaman utuh di antara kita,” ujar Puan.

Mengakhiri sambutan yang dibacakannya, Puan memilih kutipan Presiden Pertama RI Soekarno mengenai guru. “Pemimpin! Guru! Alangkah hebatnya pekerjaan menjadi pemimpin di dalam sekolah. Menjadi guru di dalam arti yang spesial, yakni menjadi pembentuk akal dan jiwa anak-anak! Terutama sekali, di zaman kebangkitan! Hari kemudiannya manusia adalah di dalam tangan guru itu menjadi manusia,” ucap Puan.

Kutipan perkataan Bung Karno itu mendapat sambutan hangat dari ratusan ribu guru yang memadati GBK. Apalagi, Puan menjanjikan bahwa pemerintah pusat tidak akan tinggal diam dengan pernyataan sikap yang disampaikan PGRI.

“Pemerintah sedang mengusahakan meningkatan kesejahteraan guru tapi harus ada pemahaman yang sama, yakni perlu gotong royong membangun bangsa sebagai sebuah keluarga bangsa Indonesia. Pemerintah, Insya Allah, akan bersama PGRI,” ujar Puan.

Ketua PGRI Sulistyo meminta pemahaman para guru terkait ketidakhadiran Presiden Jokowi ke acara itu. “Saya mohon pengertiannya, karena Presiden ada acara yang tak bisa ditinggalkan. Jadi, Presiden mewakilkan kepada Ibu Menko Puan,” kata Sulistiyo.

Dia mensinyalir ada upaya memecah belah guru, apalagi sebelumnya ada imbuan untuk tidak menghadiri acara HUT PGRI itu.

“Padahal, ini hanya perayaan HUT saja. Tidak ada maksud apa-apa. Saya meminta teman-teman menghormati kehadiran Menko PMK sebagai suatu kehormatan bagi kita semua. Saya meminta para guru tetap semangat. Acara ini dibuat khusus, Ini forum silaturahmi nasional. Tidak ada muatan politis, kecuali politik untuk memperjuangkan mutu guru dan pendidikan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, PGRI juga menyatakan enam sikap terkait masa depan guru. Pertama, mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam melaksanakan pembangunan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan bangsa.

Kedua, siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan profesionalisme dan kinerja guru. Hal tersebut guna melakukan gerakan revolusi mental, pengembangan karakter, dan potensi peserta didik.

“Ketiga, mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menyerukan kepada para guru agar aktif memberikan pendidikan antikorupsi dan antinarkoba,” kata Sulistiyo. Keempat, ujarnya, medesak pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan guru serta meningkatkan kesejahteraan guru non-PNS.

Kelima, PGRI menolak segala kebijakan dan peraturan serta upaya yang dilakukan guna menghapus dan atau mempersulit pemberian tunjangan profesi guru, menghambat pelaksanaan sertifikasi, kenaikan pangkat dan karir, serta pengembangan profesi guru.

Terakhir, PGRI menolak segala bentuk intimidasi, tekanan, dan ancaman yang mengganggu profesionalisme, kinerja, dan aktivitas organisasi guru.

Sumber: http://www.beritasatu.com