RSS

KBB Butuh Rp 22 M untuk Bayar Tunjangan Profesi Guru non-PNS

01 Des

NGAMPRAH, (PRLM).- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat membutuhkan anggaran sekitar Rp 22 miliar untuk membayarkan tunggakan tunjangan profesi guru non-PNS selama delapan bulan.

Pasalnya, guru-guru honorer madrasah yang telah bersertifikat di Bandung Barat baru menerima tunjangan tersebut sampai April 2015.

“Kalau diitung-itung, kekurangannya itu sekitar Rp 22 miliar. Itu untuk pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS selama delapan bulan, termasuk buat Desember ini,” kata Kepala Seksi Madrasah Kemenag KBB Agus Mulyadi, di kantornya, Padalarang, Senin (30/11/2015).

Dia menjelaskan, daftar isian pelaksanaan anggaran Kemenag KBB untuk tunjangan profesi guru non-PNS hanya cukup buat pembayaran Januari-April. Tunjangan itu diberikan kepada sekitar 1.800 guru honorer mardasah, dengan nilai Rp 1,5 juta per orang per bulan.

“Sekarang sedang diupayakan melalui Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat, mudah-mudahan Desember ini bisa dibayarkan. Soalnya, kami yang di kabupaten/kota dan provinsi itu menentukan anggaran berdasarkan kebijakan pusat. Kemenag itu kan instansi vertikal, tidak seperti pemerintahan daerah yang punya anggaran otonom,” tuturnya.

Sekretaris Umum Perkumpulan Guru Madrasah KBB Dadan Saepudin berharap, tunjangan profesi guru non-PNS itu bisa segera dibayarkan karena nilai tunjangan itu cukup berarti bagi para honorer madrasah. “Kami menunggu pencairannya, karena pada tahun ini khusus di Bandung Barat baru dibayarkan sampai April,” ujarnya.

Selain pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS itu, dia pun mengharapkan agar tunjangan fungsional bagi guru honorer madrasah yang belum bersertifikat juga bisa dibayarkan secepatnya. “Tunjangan fungsional itu nilainya Rp 250 ribu per bulan untuk setiap guru honorer. Itu baru dibayarkan enam bulan,” katanya.

Dadan menambahkan, dalam waktu dekat ini PGM KBB bersama dengan Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah KBB dan Persatuan Guru Republik Indonesia KBB akan mendatangi DPR RI di Jakarta untuk mempertanyakan pemberlakuan tunjangan berdasarkan inpassing atau penyetaraan jabatan dan kepangkatan seperti PNS bagi guru non-PNS.

“Di Bandung Barat banyak guru honorer yang sudah mendapatkan surat keputusan tentang inpassing, tinggal Kemenag KBB memberlakukannya. Peraturan menterinya juga sudah ada. Makanya, kami ingin ke DPR biar inpassing ini diberlakukan mulai 2016,” katanya.

Menurut dia, pemberlakuan inpassing itu akan memberikan azas keadilan bagi guru-guru honorer, karena selama ini tunjangan profesi guru madrasah non-PNS dipukul rata sebesar Rp 1,5 juta per bulan, baik untuk guru honorer yang sudah lama maupun yang baru mengajar.

“Pembayaran tunjangan yang sekarang ini tidak memihak kepada guru-guru honor yang sudah lama mengaja, karena diberi tunjangan yang sama dengan guru honor yang baru, yaitu Rp 1,5 juta. Kalau sudah diberlakukan, maka nilai tunjangannya akan disesuaikan dengan masa kerja, tinggal dikonversi saja,” ucapnya. (Hendro Husodo/A-89)***

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 1 Desember 2015 in Berita Guru, Guru

 

Tag: , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: